7 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons ajakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal sama-sama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Deddy mengaku dengan senang hati menyambut ajakan itu sebab IKN berada tidak jauh dengan daerah pemilihan (dapil) sebagai anggota DPR.
Namun, ia mengingatkan adanya perbedaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wah, dengan senang hati. IKN itu tetanggaan dengan dapil saya, jadi tak perlu ongkos mahal-mahal buat ke dapil. Masalahnya, Pak Wapres itu mungkin gak ngerti nature dan bedanya cabang eksekutif dengan cabang legislatif," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (10/4).
Deddy menegaskan dirinya bukan bagian dari cabang eksekutif seperti menteri, kepala lembaga, atau direktur jenderal yang didukung perangkat birokrasi dan anggaran.
Menurutnya, jika diminta ke IKN, sama saja dengan mengajak liburan atau menyepi karena pekerjaan sebagai anggota komisi bersifat kolektif.
"Usulan saya itu serius, gedung-gedung eksekutif yang sudah dibangun itu harus dimanfaatkan agar tidak masuk kategori pemborosan," katanya.
Di IKN, kata dia, sudah dibangun fasilitas untuk presiden, wakil presiden dan menteri koordinator beserta perangkat penunjangnya.
Ia mengatakan tidak ada salahnya fasilitas itu dimanfaatkan secara bergiliran masing-masing selama 1 bulan.
"Kalau tidak memungkinkan semua dalam satu kementerian, bisa satu atau dua kedirjenan. Masa iya uang negara yg sudah habis ratusan triliun tidak dimanfaatkan?" ujar dia.
Menurutnya, tidak masalah jika DPR harus berkantor di IKN. Namun, DPR bekerja secara kolektif dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) beserta para mitra unsur eksekutifnya.
Ia mengatakan DPR hanya bisa melakukan fungsinya di IKN jika para mitra juga di ada di sana.
"Misalnya, kalau komisi 2 ke sana maka harus ada unsur Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Men-PAN/RB dan yg lainya di sana. Jika tidak, di sana itu mau ngapain?" katanya.
Ia menduga Gibran tidak mengikuti proses pembangunan IKN. Ia mengatakan sampai saat ini belum ada infrastruktur legislatif dan yudikatif yang dibangun di IKN.
"Jadi saya sarankan agar Pak Wapres ngajak kementerian dan atau lembaga pemerintahan mana yang relevan diajak ke sana. Ke sana itu buat kerja, bukan menyepi," katanya.
Gibran sebelumnya mengajak Deddy untuk sama-sama berkantor di IKN.
Pernyataan itu disampaikan Gibran untuk merespons Deddy yang meminta Gibran untuk berkantor di IKN.
"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).
Ia mengatakan IKN telah ditetapkan sebagai ibukota politik di tahun 2028.
"Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," ujarnya.
Sebelumnya dalam rapat antara Otorita IKN dan Komisi II DPR pada (30/3), Deddy sempat menyinggung soal wacana Wapres berkantor di IKN.
"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," kata dia.
Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Ia pun meminta Kepala OIKN Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.
"Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan)," ucapnya.
(yoa/gil)
Add
as a preferred source on Google
