4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sempat berdebat dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules terkait kepemilikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Momen itu terekam dalam video yang diunggah di akun instagram resmi Maruarar pada 5 April lalu.
Dalam video, terlihat awalnya Maruarar berbincang dengan sejumlah pihak, salah satunya Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Ia bertanya soal lahan di Tanah Abang itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mau tanya Pak Dirut ini kendalanya apa, kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi?" tanya Maruarar.
Bobby menjawab lahan itu kini dikuasai oleh ormas.
"Adalah ormas ini menempati pada saat secara ilegal, pak," kata Bobby.
Maruarar pun menegaskan negara tidak boleh kalah dengan kondisi itu.
"Ini saya menggangap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," kata Maruarar.
Potongan video lain memperlihatkan Maruarar dan rombongan meninjau sebuah lahan. Di momen ini, Maruarar sempat berdebat dengan Hercules soal kepemilikan lahan.
Hercules meyakini lahan itu bukan punya negara karena memiliki bukti lengkap.
"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Maruarar.
"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.
"Bapak Hercules saya hormati pendapatnya, saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Maruarar.
Potongan video kemudian memperlihatkan Hercules menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL).
"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," kata Hercules.
Dalam keterangan di unggahannya, Maruarar mengatakan peninjauan lahan milik KAI di kawasan Tanah Abang itu sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.
"Kami tegaskan, negara tidak boleh kalah. Mengelola negara harus dilakukan dengan benar dan berani. Aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tulis Maruarar.
Ia mengatakan pemerintah ingin menghadirkan hunian yang layak, aman, dan manusiawi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dukungan juga datang dari sektor swasta. PT Astra International menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema CSR di atas lahan milik KAI, dengan status lahan tetap milik negara," tulis dia.
(yoa/dal)
Add
as a preferred source on Google
